KULIAH 4
HUKUM PAJAK
1. CARA PEMUNGUTAN PAJAK:
Dalam pemungutan pajak penghasilan ada 3 macam cara yang biasa dilakukan:
1. Asas Domisili (Tempat Tinggal) :
Pemungutan pajak BERDASARKAN pada DOMISILI atau TEMPAT TINGGAL Wajib Pajak dalam suatu Negara.
Negara DIMANA Wajib Pajak bertempat tinggal BERHAK memungut pajak terhadap Wajib Pajak TANPA MELIHAT darimana pendapatan dan penghasilan tersebut diperoleh, baik dari DALAM negeri maupun LUAR negeri dan TANPA melihat kebangsaan/kewarganegaraan Wajib Pajak tersebut.
2. Asas Sumber:
Pemungutan pajak DIDASARKAN pada sumber pendapatan/penghasilan DALAM suatu Negara. Jadi è Negara yg menjadi sumber pendapatan/penghasilan tsb
BERHAK memungut pajak TANPA memperhatikan domisili dan kewarganegaraan Wajib Pajak.
3. Asas Kebangsaan (Nasionaliteit) :
Pemungutan pajak DIDASARKAN pada kebangsaan atau kewarganegaraan dari Wajib Pajak TANPA MELIHAT darimana sumber pendapatan /penghasilan tersebut MAUPUN di Negara mana tempat tinggal (domisili) dari Wajib Pajak yang bersangkutan.
AZAS MANA YANG DIANUT OLEH INDONESIA????
Dalam Pasal 4 ayat (1) UU Pajak Penghasilan Indonesia yang dimaksud dengan PENGHASILAN è Setiap tambahan kemampuan ekonomis yang DITERIMA atau
Diperoleh Wajib Pajak BAIK yang berasal dari Indonesia maupun DARI LUAR Indonesia, yang dapat dipakai untuk KONSUMSI atau untuk MENAMBAH kekayaan Wajib Pajak ybs, dengan NAMA dan dalam BENTUK apapun.
Dari ayat ini, sbb:
DAPAT DILIHAT bahwa Indonesia menganut WORLDWIDE INCOME.
Sehingga è TIDAK MEMBEDAKAN sumber penghasilan dalam mengenakan pajak
kepada Wajib Pajak Dalam Negeri.
TETAPI untuk wajib Pajak LUAR NEGERI, Indonesia menganut asas SUMBER, sehingga SETIAP Wajib Pajak Luar Negeri yang memperoleh penghasilan di Indonesia AKAN DIKENAKAN PPh Pasal 26.
Apa itu Worldwide income??
adalah pengenaan pajak BERDASARKAN DOMISILI.
Siapapun ORANG atau BADAN yang berdomisili di negara tersebut AKAN DIKENAKAN PAJAK di negara tersebut, atas penghasilan dari manapun. Tidak bergantung apakah kewarganegaraan orang tersebut. Indonesia menganut asas.
2. SUBJEK PAJAK DAN OBJEK PAJAK
Apa itu Subjek Pajak?
Subjek Pajak è Pihak2 (ORANG maupun BADAN) yang akan DIKENAKAN pajak.
Objek Pajak?
Objek Pajak è SEGALA sesuatu yang akan dikenakan pajak.
1. Pajak Penghasilan:
PPh masuk KATEGORI Pajak Subjektif artinya?
Pajak DIKARENAKAN Karena ada SUBJEKNYA yakni è yang TELAH memenuhi
kriteria yang telah DITETAPKAN dalam peraturan perpajakan.
Subjek Pajak dari Pajak Penghasilan??
1. Orang Pribadi :
· Kedudukan org pribadi berada di Indonesia maupun DILUAR Indonesia (Tidak melihat BATASAN umur maupun jenjang social ekonomi / NON DISCRIMINATION)
· Warisan yang BELUM terbagi sbg satu kesatuan menggantikan yang berhak:
Warisan yg BELUM terbagi sbg SATU kesatuan merup SUBJEK Pajak PENGGANTI, menggantikan MEREKA yg berhak yaitu AHLI WARIS.
Dimaksudkan AGARè PENGENAAN pph yg BERASAL dr warisan tsb TETAP
dpt dilaksanakan, demikian juga TINDAKAN PENAGIHANNYA.
· Badan :
Suatu bentuk USAHA atau bentuk NON Usaha yg meliputi: PT, Perseroan Komanditer, BUMN dan BUMD, Persekutuan, Perseroan dan perkumpulan lainnya, Firma, Kongsi, Perkupulan Koperasi, Yayasan, Lembaga, Dana Pensiun, Bentuk Usaha Tetap, Bentuk Usaha lainnya.
Jadi Badan sbg Subjek Pajak è dapat bergerak di bid usaha (komersial)
namun juga dibid social, kemasyarakatan, dll
· Bentuk Usaha Tetap (BUT)
Ø Btk usaha yg DIPERGUNAKAN oleh orang pribadi yg TIDAK bertempat tinggal di Indonesia ATAU berada di Ind TIDAK LEBIH dari 183 hari DARI jk waktu 12 bulan.
Ø Badan yg TIDAK didirikan atau TIDAK bertempat duduk di Indonesia untuk MENJALANKAN usaha atau melakukan kegiatan di Ind.
Contoh : Tempat kedudukan manajemen, Cabang perusahaan, Kantor Perwakilan, Gedung kantor, Pabrik, bengkel, pertambangan dan penggalian sumber alam, gudang, ruang utk promosi atau penjualan, dll
Jenis Subjek Pajak dari Pajak Penghasilan??
1. Subjek Pajak Dalam Negeri è Subjek Pajak yg secara FISIK berada atau
Bertempat tinggal atau berkedudukan di Indonesia.
2. Subjek Pajak Luar Negeri :
1. - Org pribadi yg TIDAK bertempat tinggal di Ind
- Org pribadi yg berada di Ind <183 hari dlm jk waktu 12 bl
- Badan yg TIDAK didirikan dan TIDAK berkedudukan di Ind, yang MENJALANKAN usaha/kegiatan melalui BUT di Ind
2. - Org pribadi yg TIDAK bertempat tinggal di Ind
- Org pribadi yg berada di Ind <183 hari dlm jk waktu 12 bl
- Badan yg TIDAK didirikan dan TIDAK berkedudukan di Ind, yang MENERIMA penghasilan dari Ind TIDAK dari menjalankan/melakukan kegiatan melalui BUT di Ind
Pengecualian sebagai Subjek Pajak:
1. Badan Perwakilan Negara Asing
2. Pejabat2 perwakilan diplomatic dan Konsulat dan pejabat2 lain dr negara asing,
dan orang2 yg diperbantukan kpd mereka yg BUKAN WNI dan TIDAK menerima penghasilan lain DILUAR jabatannya selama di Ind.
3. Organisasi2 In’tl yg ditetapkan Menkeu.
4. Pejabat2 perwakilan organisasi In’tl yg ditetapkan Menkeu.
5. Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah
Objek Pajak dari Pajak Penghasilan?? Uud 36 thn 2008
Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) UU Pajak Penghasilan:
Objek Pajak Penghasilan adalah è Setiap TAMBAHAN kemampuan ekonomis yang
DITERIMA atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Ind maupun dari LUAR Ind, yg DAPAT dipakai utk MENAMBAH kekayaan Wajib Pajak ybs, dengan NAMA dan dalam bentuk APAPUN.
Yaitu:
Ø Penghasilan yg DITERIMA atau diperoleh dr pekerjaan BERDASARKAN hubungan kerja dan pekerjaan bebas
Ø Penghasilan dr USAHA dan kegiatan
Ø Penghasilan dr modal
Ø Penghasilan lain2, mis: hadiah, pembebasan utang, dll
Penghasilan yg TIDAK masuk sbg Objek Pajak Penghasilan??
Pada pasal 4 ayat (3) UU PPh, penghasilan yg tidak termasuk sbg objek PPh adalah sbb:
1. a. Bantuan atau sumbangan TERMASUK zakat.
b. Harta hibahan
2. Warisan
3. Harta termasuk setoran tunai yg DITERIMA oleh badan sbg PENGGANTI saham atau PENGGANTI penyertaan modal.
4. Penggantian ATAU imbalan sehubungan dg pekerjaan atau jasa yg diterimadalam bentuk natura dan/atau KENIKMATAN dr Wajib Pajak atau Pemerintah
5. Pembayaran dr perush asuransi kpd org pribadi
6. Dividen yg diterima
7. Iuran yg DITERIMA oleh Dana Pensiun yg pendiriannya disahkan Menkeu
8. Penghasilan dari MODAL yg ditanamkan Dana Pensiun dlm bidang ttn yg ditetapkan menkeu
9. Bagian laba yg DITERIMA anggota dr perseroan komanditer yg MODALNYA tidak terbagi
10. Penghasilan yg diterima perush modal ventura brp bagian laba dr badan pasangan usaha yg didirikan, menjalankan ush dan kegiatannya di Ind.
2. Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan atas barang Mewah (PPN & PPN BM)
PPN adalah è Pajak yg DIKENAKAN terhadap PENYERAHAN atau IMPOR Barang
Kena Pajak ATAU Jasa Kena Pajak yg DILAKUKAN oleh Pengusaha .
Jenis Subjek Pajak dari Pajak Pertambahan Nilai?
Subjek Pajak PPN è Pengusaha Kena Pajak
Objek Pajak dari Pajak Pertambahan Nilai?
Adalah sbb:
1. Penyerahan barang Kena Pajak di dlm daerah pabean
2. Impor Barang Kena Pajak
3. Penyerahan Jasa Kena Pajak di dlm derah pabean
4. Pemanfaatan Barang Kena Pajak tdk berwujud dari luar daerah pabean DI DALAM daerah pabean
5. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar daerah pabean DI DALAM daerah pabean
6. Ekspor Barang Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak
7. Ekspor Barang Kena Pajak tidak berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak
8. Ekspor Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak
9. Kegiatan membangun sendiri yg dilakukan TIDAK di dlm lingk perusahaan
10. Penyerahan asset oleh Pengusaha Kena Pajak
Barang dan Jasa yg DIKECUALIKAN dr pengenaan PPN :
1. Barang hasil pertambangan atau pengeboran yg diambil langsung dr sumber, mis minyak mentah, gas bumi, panas bumibijih besi, bijih timah, dll
2. Barang2 KEBUTUHAN pokok, mis: beras, gabah, jagung, sagu, dll
3. Makanan dan minuman yg disajikan
4. Uang, emas batangan dan surat2 berharga.
Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPNBM)
adalah è Pajak yg DIKENAKAN terhadap PENYERAHAN atau IMPOR Barang2
BERWUJUD yg tergolong MEWAH.
PPnBM HANYA dikenakan SATU kali pd sumbernya. PPnBM TIDAK dapat dikenakan TANPA PPN.
Subjek Pajak dari Pajak Penjualan Atas Barang Mewah :
PKP yang menghasilkan BKP yg TERGOLONG mewah.
Objek Pajak dari Pajak Penjualan Atas Barang Mewah :
Adalah PENYERAHAN barang BERWUJUD yg tergolong mewah dan IMPOR barang yg TERGOLONG mewah.
3. Pajak Bumi Dan Bangunan
PBB adalah è Pajak yg bersifat KEBENDAAN dan BESARNYA pajak terutang
DITENTUKAN oleh keadaan objek yaitu bumi/tanah dan/atau bangunan
Subjek Pajak dari Pajak Bumi Dan Bangunan ?
Adalah ORANG pribadi atau BADAN yg secara nyata :
1. Mempunyai SUATU hak atas bumi dan/atau
2. Memperoleh manfaat atas bumi dan/atau
3. Memiliki, menguasai atas bangunan dan/atau
4. Memperoleh MANFAAT atas bangunan
Objek Pajak dari Pajak Bumi Dan Bangunan ?
Adalahè - Bumi, contoh: sawah, lading, kebun, tanah pekarangan, dll
- Bangunan, contoh: sawah, lading, kebun, dll
Objek Pajak dari Pajak Bumi Dan Bangunan yang DIKECUALIKAN :
Adalah è objek yang :
1. DIGUNAKAN semata2 utk MELAYANI kepentingan umum di bid ibadah, social, pendidikan dan kebud. Nasional. Mis; Gereja, rumahsakit, panti asuhan, dll
2. Digunakan utk KUBURAN, peninggalan purbakala
3. Merup hutan lindung, suaka alam, taman nasional, dll
4. Dimiliki oleh PERWAKILAN diplomatic
4. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
Adalah è Pajak yg DIKENAKAN atas PEROLEHAN HAK atas tanah dan bangunan
Bea Perolehan Hak Atas Tanah Bangunan
Subjek Pajak Hak Atas Tanah dan Bangunan
Adalah è ORANG pribadi atau BADAN yang memperoleh hak tanah dan/atau
bangunan .
Objek Pajak Hak Atas Tanah dan Bangunan
Adalah è PEROLEHAN hak atas tanah dan/atau bangunan, sbb:
1. Pemindahan hak karena: jual beli, tukar menukar, hibah, hibah wasiat, pemasukan dlm perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yg MENGAKIBATKAN peralihan, penunjukan PEMBELI dalam lelang, pelaksanaan PUTUSAN hakim yg memp kekuatan hukum TETAP dan hadih
2. Pemberian hak BARU krn:
Kelanjutan pelepasan hak, diluar pelepasan hak.
Objek Pajak yg TIDAK dikenakan BEA perolehan atas tanah dan bangunan adalah Objek Pajak yg diperoleh:
1. Perwakilan DIPLOMATIK, konsulat
2. Negara UNTUK penyelenggaraan pemerintahan dan utk pelaksanaan pembangunan.
3. Badan/perwakilan organisasi2 int’l yg DITETAPKAN oleh menteri.
4. Org pribadi atau badan krn KONVERSI hak dan perbuatan hukum lain dg TIDAK adanya perubahan nama.
5. Dikarenakan wakaf
6. Dikarenakan warisan
7. Untuk digunakan kepentingan ibadah.
5. Bea Meterai
Pengertian bea meterai :
1. Dokumen adl kertas yg berisi tulisan yg mengandung arti dan maksud ttg perbuatan, keadaan atau kenyataan bg seseorg dan/atau pihak2 yg berkepentingan
2. Benda meterai adl meterai temple dan kertas meterai yg dikeluarkan oleh pem RI
3. Tanda tgn adl tanda tgn sebgaimana lazimnya
4. Pemeteraian adl suatu cara pelunasan bea meterai yg dilakukan Pejbt Pos
5. Pejbt Pos adl Pejbt Perush Umum Pos dan Giro
Subjek Bea Meterai
Adalah è Pihak yg mendpt manfaat dr dokumen, kecuali pihak ybs menentukan lain
Objek Bea Meterai
Adalah è Dokumen.
Dokumen yg dikenakan pajak:
1. Dokumen yg telah disbtkan dlm UU, sbb:
a. Surat perjanjian dan surat2 yg dibuat dg tujuan utk digunakan sbg alat pembuktian
b. Akta2 notaris termasuk salinannya
c. Akta2 yg dibuat PPAT termasuk rangkapnya
d. Surat yg memuat jumlah uang lbh dr Rp.250.000,-
e. Surat berharga spt Wesel, Promes, Aksep, dan cek yg harga nominalnya lbh dari Rp.250.000,-
f. Efek dg nama dan dlm bentuk apa pun sepanjang harga nominalnya lbh dr Rp.250.000,-
2. Dokumen yg akan digunakan sbg alat pembuktian di muka pengadilan, adl sbb:
a. Surat2 biasa dan surat2 rumah tanggaan
b. Surat2 yg semula tdk dikenakan bea meterai berdasarkan tujuannya, jika digunakan utk tujuan lain atau digunakan oleh org lain, lain dr maksud semula. Mis : surat ket dokter, Laporan Taksiran, Berita Acara Pemeriksaan, Keterangan Hak Warisan, dll
Pengecualian Bea Meterai
Dokumen2 yg menjd pengecualian bea meterai adl sbb:
1. Dokumen yg berupa:
a. Surat penyimpanan barang
b. Konosemen
c. Surat angkutan penumpang dan barang
d. Keterangan pemindahan yg dituliskan di atas dokumen sebgaimana dimaksud dlm huruf a, b dan c
e. Bukti utk pengiriman dan penerimaan barang
f. Surat pengiriman barang utk dijual atas tanggungan pengiriman
g. Surat2 lainnya yg dpt disamakan dg surat2 sbgmana dimaksud dlm huruf a s/d f
2. Segala bentuk ijazah
3. Tanda terima gaji, uang tunggu, pensiun, uang tunjangan dan pembayaran lainnya
4. Tanda bukti penerimaan uang Negara dr kas Negara, kas pemda dan bank.
5. Kuitansi utk semua jenis pajak dan utk penerimaan lainnya yg disamakan dg kas Negara, kas pemda dan bank, al :
a. Tanda penerimaan uang yg dibuat utk keperluan intern organisasi
b. Dokumen yg menyebutkan tabungan pembayaran uang tabungan kpd penabung oleh bank, koperasi dan badan2 lain yg bergerak di bid tsb
c. Surat gadai yg diberikan oleh Perusahaan Jawatan Pegadaian
d. Tanda pembagian keuntungan atau bunga dr efek dg nama dan dalam bentuk apa pun
Tidak ada komentar:
Posting Komentar